East Timor Labor Code

Comparison between Labour Code " Lei Trabalho 4/2012 Timor Leste" and Regulation Untaet 2002/5:

Some Few Points to compare :

NO	DESCIPTION	UNTAET 2002/5		LAW NO. 54/2012
1	Working Hours Normal Hour (same) Lunch Break (same) (NEW)Work at night	(article13.2) – 8 hours a day, 44 hours a week Entitle to 1 hour break after 5 hours continous  work. N/A		(Article 25)  – 8 hours a day, 44 hours a week (article 25) - Entitle to 1 hour break after 5 hours continous  work. (article 28) – between 21:00 until 6:00am following day, shall be paid at normal working hour  +25%.
2	Over Time (same)	An employer who requires or permits overtime shall compensate the worker at the rate of 1.5 (one and a half) of the normal hourly rate. (article 13.3)		An employer who requires or permits overtime shall compensate the worker at the rate to be increased 50% of the normal hourly rate. (article 27.1)
3	Work on the Day Off (same)	Work required to be performed on a rest day and on a public holiday shall be remunerated at the rate of twice the normal hourly rate.		Work required to be performed on a rest day and on a public holiday shall be increased 100% of the normal hourly rate.  (article 27.2)
4	Sick Leave (same) New: *Need to present the medical Certificate	6 (six) days per year, calculated at the rate of 1 (one) half day per month worked, remunerated on full pay, and thereafter 6 (six) days sick leave remunerated at the rate of ½ (one half) the hourly rate. For 3 (three) or more consecutive sick days a medical certificate shall be provided by the worker. (13.9)		The worker also has the right to be justifiably absent from work in case of illness or accident, against presentation of the respective medical certificate, up to 12 days per year, 6 days of which shall be remunerated in full while the remaining 6 days shall be remunerated at 50 percent of the daily remuneration value. (33.4)
5	Annual Leave (Same) 1 day/month or 12 days/year (NEW)	There shall be an annual leave entitlement of 12 (twelve) working days on full pay. For each completed month of employment the employee shall be entitled to 1(one) day of leave. For periods of employment of less than 1 (one) month, a proportional leave entitlement shall apply. (13.8) N/A		(Article 32) The employee is entitled to paid leave for each year of work provided.The Annual Leave period shall not be less than 12 days. For periods of employment of less than 1 (one) month, a proportional leave entitlement shall apply.(Full Salary). If, by mistake, Employer suspends the employee to take the annual leave, the employee is entitled to compensation at the rate twice of the salary for the annual leave days that has not been taken.
6	Maternity Leave New – *  Full Salary instead of 2/3	Women workers entitle to 12 weeks  paid at the rate  2/3 or remuneration. Apply also in case of miscarriage of the baby after the 6th month of pregnancy. (article 11.10)		Women workers entitle to  minimun 12 weeks,  which 10 weeks are taken after  giving a birth. Maternity leave do not effect to salary and  annual leave entitlement. ( Full salary) In case of miscarriage, the women workers are entitled to have 4 weeks Leave. (article 59)
2	Paternity Leave – NEW	N/A	Men workers are entitled to 5 working days   Paternity Leave with Full Salary after his baby born. In case that after the birth of his son, wife or partner passes away at the same time  or until two weeks later, men workers are entitled to have 5 working days paternity Leave without losing his salary or benefits. (Article 60)
3	13th Salary (Annual Subsidy) – NEW	N/A	Workers are entitled to annual subsidy (13th salary)  not below  1 month salary, which must be paid by employer no later than 20th December each  civil year. The calculation of this 13th salary is depend on the number of months when the workers do. (Article 40)

 

Industri

DAMPAK PROSES INDUSTRI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Tugas : Hukum Perindustrian, 2010
Dosen : I.A.SADNYINI, S.H, M.H

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Prof. Otto Soemarwoto, masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bumi ini tercipta. Hal ini dihubungkan dengan kejadian yang dikisahkan daam Kitab Suci Injil dan Qur’an dimana peristiwa air bah pada jaman Nuh adalah sebuah masalah lingkungan. Runtuhnya peradaban Mesopotamia telah dinilai sebagai sebab dari pada masalah lingkungan, yaitu adanya proses salinasi yang tinggi dari air sungai Tigris dan Euphrat menyebabkan rusaknya lahan-lahan pertanian. Namun pada masa itu, hal ini kurang di perhatikan. Namun dengan semakin majunya peradaban manusia, terutama setelah lahirnya revolusi industri di Inggris dimana dalam abad ke-19 kota London dan banyak kota industry telah mengalami masalah asbut (asap kabut) yang disebabkan oleh pembakaran batu bara untuk pemanasan rumah dan proses industri. Maka mulailah masalah lingkungan itu dirasakan dan dibicarakan. Dasawarsa tahun 1970 merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilansungkannya konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan. [1]

Prof. Emil Salim mengamati masalah lingkungan yang kini ada disebabkan oleh dua hal utama, yaitu: dengan adanya perkembangan teknologi dan ledakan penduduk. Perkembangan teknologi telah berhasil membawa manusia untuk menaklukkan dan merajai bumi dan seluruh jagat raya, menginjakkan kaki di planet jauh dan menempatkan pesawat angkasa luar di bulan, menambah produktivitas dengan berlipat ganda, industrialisasi yang serba maksimal, serba segera (instant), eksploitasi barang-barang tambang di perut bumi, percobaan-percobaan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi (misalnya percobaan nuklir) dan lain sebagainya. Kemajuan-kemajuan tersebut bersamaan dengan meningkatnya perubahan-perubahan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pertambahan penduduk juga telah ikut melanda bumi dan timbulnya berbagai ketimpangan atau ketidakseimbangan karena manusia terpaksa menyerbu sumber-sumber kebutuhan yang ada di bumi. [2]

Karena kebutuhan manusia inilah, manusia mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mempermudah kelansungan hidupnya, sehingga dengan akal budinya maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berkembang dengan pesat. Kemajuan industri dan teknologi dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sudah terbukti bahwa industri dan teknologi yang maju identik dengan tingkat kehidupan yang lebih baik. Namun perkembangan iptek ini yang meliputi proses industri memberikan dampak tidak hanya positif namun juga negatif terhadap linkungan. Jadi kemajuan industri dan teknologi berdampak positif terhadap lingkungan hidup karena meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun di sisi lain manusia juga ketakutan akan adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kemajuan industri dan teknologi tersebut. Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, tetapi berakibat dan berpengaruh terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Pencemaran yang masuk melalui jalur makanan dan berada dalam daur pencemaran lingkungan cepat atau lambat akan sampai juga dampaknya pada manusia.

Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu juga untuk memperhatikan hal-hal apakah yang nantinya akan membuat terjadinya kerusakan lingkungan. Sehingga kita akan membuat suatu upaya agar lingkungan alam yang kita ambil sumbar daya alamnya, segera dilakukan proses rehabilitasi terhadap alam untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah dampak proses industri terhadap lingkungan hidup?”

1.3. TUJUAN PENULISAN

              Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dampak proses industri terhadap lingkungan hidup dilihat dari segi negatif maupun positifnya.

1.4. MANFAAT ATAU KEGUNAAN

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk prasyarat mata kuliah Hukum Perindustrian di Fakultas Hukum Undiknas Denpasar.

1.5. METODE PENULISAN

1. Jenis data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum yaitu:

a.       Bahan hukum primer dalam bentuk UU yaitu UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UURI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

b.      Bahan hukum sekunder meliputi bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku.

2. Teknik pengumpulan data

a.       Menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

b.      Menelusuri latar belakang dari permasalahan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan proses industri.

3. Teknik  Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan analisis di dalam makalah ini.

---

[1] Harun M. Husein, Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Penerbit Bumi Aksara, 1992, hal 18.

[2] N.H.T. Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Penerbit Erlangga, 1986, hal 19.